Panduan Edukatif bagi Kepolisian: Apa yang Harus Diketahui Penyidik tentang Penerjemah Tersumpah Menurut KUHAP 2025?

Pembaruan hukum acara pidana menegaskan pentingnya proses yang tertib, akuntabel, dan menghormati hak setiap orang yang diperiksa. Di lapangan, salah satu situasi yang paling mudah menimbulkan persoalan adalah ketika bahasa menjadi penghalang dalam komunikasi.

Dalam konteks itulah peran penerjemah tersumpah Indonesia menjadi penting. Untuk pembaca internasional, profesi ini juga sering dipahami sebagai sworn translator Indonesia, yaitu penerjemah resmi yang dibutuhkan ketika kejelasan dan akurasi bahasa mempunyai konsekuensi hukum.

1. Anggota Polri Tidak Dapat Merangkap sebagai Penerjemah Tersumpah

Prinsip dasarnya adalah independensi. Ketika penyidik membutuhkan penerjemah, peran tersebut harus dipegang oleh pihak lain yang sah dan berdiri sendiri. Pemisahan fungsi ini membantu menjaga objektivitas proses pemeriksaan dan mencegah benturan kepentingan.

2. Hak Tersangka, Saksi, dan Korban atas Penerjemah

Dalam praktik penyidikan, kemampuan memahami isi pemeriksaan adalah hal yang mendasar. Karena itu, kebutuhan penerjemah tidak boleh dipandang sebagai tambahan belaka. Jika seseorang tidak dapat mengikuti proses dengan baik karena kendala bahasa, hak proseduralnya bisa terganggu.

Dari sudut pandang penyidik, fasilitasi penerjemah berarti memastikan bahwa keterangan diberikan dan dipahami secara layak oleh semua pihak yang terlibat.

3. Kewajiban Menunjuk Penerjemah di Tahap Penyidikan

Ketika keterangan tidak diberikan dalam bahasa Indonesia, penyidik perlu segera memastikan adanya penerjemah yang sesuai. Langkah ini penting bukan hanya agar komunikasi berjalan lancar, tetapi juga agar dokumen pemeriksaan memiliki dasar yang lebih kuat.

• Kenali sejak awal apakah ada hambatan bahasa.
• Tentukan kebutuhan penerjemah atau juru bahasa secara tepat.
• Pastikan isi pemeriksaan dapat dipahami secara utuh.
• Jaga pencatatan hasil pemeriksaan tetap rapi dan konsisten.

4. Validasi Dokumen dan Penandatanganan BAP

Hasil terjemahan tidak cukup dicatat sebagai keterangan biasa. Agar dapat dipertanggungjawabkan, terjemahan yang digunakan dalam pemeriksaan perlu dikaitkan langsung dengan penerjemah yang ditunjuk. Penandatanganan dan pelampiran dokumen menjadi bagian penting dari akuntabilitas tersebut.

Bagi penyidik, ini adalah pengingat bahwa kualitas berkas perkara tidak hanya ditentukan oleh isi keterangan, tetapi juga oleh cara keterangan itu didokumentasikan.

5. Perhatian terhadap Penyandang Disabilitas

Kebutuhan bantuan bahasa tidak selalu berkaitan dengan bahasa asing. Dalam situasi tertentu, penyidik juga perlu menyediakan juru bahasa atau bentuk pendampingan lain yang sesuai dengan ragam disabilitas pihak yang diperiksa.

Hal ini penting karena akses terhadap proses hukum harus tetap terjaga, termasuk bagi kelompok yang memerlukan dukungan khusus.

6. Kehadiran Penerjemah dalam Acara Pemeriksaan Cepat

Pada mekanisme pemeriksaan cepat, penerjemah atau juru bahasa tidak seharusnya dipikirkan di menit terakhir. Bila kebutuhan bahasa sudah terlihat sejak tahap awal, persiapan penerjemah perlu dilakukan lebih dini agar proses persidangan tidak terganggu.

Checklist Sederhana bagi Penyidik

• Identifikasi kebutuhan bahasa sejak awal pemeriksaan.
• Gunakan penerjemah yang independen dan relevan.
• Pastikan isi pemeriksaan benar-benar dipahami pihak terkait.
• Perhatikan validasi dokumen dan lampiran yang diperlukan.
• Siapkan kebutuhan penerjemah lebih dini untuk perkara yang bergerak cepat.

Penutup

Pemahaman tentang penerjemah dalam proses penyidikan membantu penyidik bekerja lebih rapi, lebih hati-hati, dan lebih siap menghadapi potensi persoalan prosedural. Pada akhirnya, kehadiran penerjemah bukan hanya soal bahasa, tetapi juga soal kualitas proses hukum itu sendiri.